Perizinan

IZIN LINGKUNGAN

Oleh : M. Lutfhi Susanto, SH

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

 Disampaikan Pada Seminar PP No. 27 Tahun 2012 

Di Balikpapan, Bersama IMAC, Tanggal 20 - 21 Juni 2012

PENTINGNYA IZIN LINGKUNGAN

—Tingkat ketaatan diukur dari:

—Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

—Ketaatan terhadap izin lingkungan

—Izin lingkungan merupakan ketentuan atau kebijakan  publik yang diberlakukan secara individual kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.  

PENGERTIAN

    Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan [Pasal 1 angka 35]

PERIZINAN LINGKUNGAN

Perizinan lingkungan:

—Izin lingkungan [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012]

—Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) [dilakukan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah tematik: PP Air, Udara, PLB3, PPL, dsb] 

 IZIN LINGKUNGAN

—Semua izin lingkungan diterbitkan sebagai persyaratan bagi usaha dan/atau kegiatan

—Izin lingkungan diterbitkan sebelum diterbitkannya izin usaha

—Izin lingkungan diterbitkan pada tahap perencanaan

 

IZIN PPLH

×Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional.

×Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh perusahaan

×Izin PPLH, antara lain:

×pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

×pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah 

×penyimpanan sementara limbah B3;

×pengumpulan limbah B3;

×pemanfaatan limbah B3;

×pengolahan limbah B3;

×penimbunan limbah B3;

×pembuangan air limbah ke laut;

×dumping ke media lingkungan;

×pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan

×emisi; dan/atau

×pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

 KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

—Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan:

—surat keputusan kelayakan lingkungannya

—rekomendasi UKL-UPLnya

—Menteri, gubernur, atau bupati/walikota  dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota  

TAHAPAN MEMPEROLEH IZIN 

 Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

žpenyusunan Amdal dan UKL-UPL;

ž penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan

žpermohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

 

PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

—Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

— Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL.

—Permohonan izin lingkungan, harus dilengkapi dengan:

—dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;

— dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;

— dan profil Usaha dan/atau Kegiatan.

 

JANGKA WAKTU DIBUTUHKAN 

×Amdal: paling lama 125 hari (KA 30 hari, penilaian Andal, RKL/RPL dan/atau proses permohonan izin 75 hari, SKKL 10 hari dan pengumuman izin 5 hari)

×UKL/UPL: paling lama 14 hari

×Waktu tidak termasuk waktu untuk melengkapi data, atau informasi yang masih dianggap kurang oleh pejabat yang berwenang

PENGUMUMAN IZIN LINGKUNGAN

—Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat terhadap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

—Pengumuman kepada masyarakat disampaikan melalui:

—Multimedia

—Papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan 

   

MUATAN IZIN LINGKUNGAN

žPersyaratan :

¡Memiliki jumlah dan jenis Izin PPLH pada tahap operaional usaha dan/atau kegiatan

žKewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

¡Rencana kelola lingkungan hidup merujuk pada keputusan kelayakan usaha dan/atau kegiatan

¡Rencana patau lingkungan hidup merujuk pada keputusan kelayakan lingkungan.

¡Kewajiban lain yang ditentukan Menteri, gubernur atau bupati/walikota

žRekomendasi untuk memperoleh izin atau menaati PUU instansi terkait

Masa berlaku izin lingkungan

MUATAN IZIN PPLH

×Memuat konsiderasi mengenai persyaratan diajukannya permohonan izin , seperti dokumen lingkungan

×Memuat baku mutu lingkungan dan persyaratan lingkungan yang ditetapkan untuk sebuah usaha dan/atau kegiatan dan  harus ditaati.

×Tata cara penaatan izin, dan

×Persyaratan  yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

×Kewajiban kelola dan pantau lingkungan untuk menjamin tercapainya PPLH

×masa berlaku izin PPLH

INTEGRASI IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH

—Izin   PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum (diktum persyaratan dan kewajiban) dalam Izin Lingkungan

— Pelanggaran Izin Lingkungan maupun Izin  PPLH dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha atas rekomendasi Menteri LH

PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN

—Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL

—Dalam hal Izin Lingkungan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan izin usaha dan/atau kegiatan.

PEMBATALAN IZIN LINGKUNGAN

—Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib membatalkan Izin Lingkungan apabila:

—persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

—Penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan sehingga terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan

 PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Izin lingkungan wajib diubah apabila:

žTerjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan

žperubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

žperubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

2.penambahan kapasitas produksi;

3. perubahan spesifikasi teknik yang
  memengaruhi lingkungan;

4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;

5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;

6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;

7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;

8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

žTerdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

žTidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

 

  KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

—menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

—membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan

—menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  

KETENTUAN PERALIHAN

 Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan